Nelayan Takut Kapal Asing di Natuna RI Siap Awasi 24 Jam

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam beberapa pekan terakhir, banyak nelayan yang ketakutan dengan kehadiran beberapa kapal perang di perairan Natuna. Lantas apa langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons hal itu?

Dalam media briefing di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Trenggono bilang kalau Natuna akan dijadikan zona fishing industry. Dengan demikian, pengawasan akan dilakukan selama 24 jam penuh.

"Sekarang ini ada pengawasan tapi tidak seperti penerapan penangkapan terukur dijalankan, karena nanti ada pengawasan dari langit/satelit, darat, juga laut," kata Trenggono.

Eks Wakil Menteri Pertahanan itu juga mengatakan, banyak lembaga terkait yang akan ikut mengawasi, mulai dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, Kepolisian Air dan Udara.

Dia meyakini, setelah pengawasan ini dilakukan berbarengan dengan implementasi aturan penangkapan ikan terukur, Natuna akan menjadi zona fishing industry yang tidak bisa diganggu oleh asing.

"Ibaratnya sudah terbentang tembok yang jelas. Zona fishing industry yang tidak bisa diganggu, bahkan masuk pun tidak mungkin. Kayak kejadian kemarin misalnya ada satu kapal tentara angkatan laut asing, dan dua kapal coast guard asing, itu dihalau oleh kapal Orca (pengawas perikanan) KKP," ujarnya.

Selain itu, Trenggono juga mengatakan, dengan rencana implementasi penangkapan terukur, pengawas perikanan bukan hanya kapal tapi juga termasuk pesawat diperlukan dan sangat kurang jika dibandingkan luas wilayah RI.

"Kita masih kurang jauh," katanya.

Sebelumnya Kepala Bagian Humas dan Protokol Bakamla R Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita mengakui banyak kapal asing di Laut Natuna. Ini karena pintu masuk dari dan keluar lalu lintas kapal melalui Selat Sunda dan Selat Malaka.

Wisnu juga menjelaskan kata "ribuan" yang disampaikan oleh Sestama Bakamla Laksda TNI S. Irawan bermakna umum, tidak dalam waktu yang berdekatan dan juga mencakup Laut China Selatan.

Sementara dalam raker Bakamla dengan Komisi I DPR RI, Senin (20/9/2021), Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia memprediksi banyak kekuatan militer negara besar akan berada di Laut China Selatan. Hal itu seiring dengan jalinan kerja sama terbaru antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS). Belum lagi Laut China Selatan itu berdampingan dengan Laut Natuna Utara.

"Dengan resminya aliansi Australia, UK, dan Amerika ini menjadi potensi sinyal meningkatnya ekskalasi. Kita perlu memahami dengan jelas apa saja dampak langsung dan tidak langsung terhadap Indonesia," katanya.

[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)

Share this post